Suap Pembahasan APBD

Walikota Nonaktif Malang Moch Anton Divonis 2 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumEks Walikota Malang Moch Anton dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. (Foto: malangpost)
PUBLICANEWS, Surabaya - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan empat bulan pada Walikota nonaktif Moch Anton. Ia adalah terdakwa kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2015

Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Anton selama dua tahun setelah selesai menjalani hukumannya.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang
meminta Anton dipenjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan penjara. Mengenai pencabutan hak politik, hakim sependapat dengan Jaksa KPK.

"Perbuatan terdakwa bersama Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiono telah memberi uang Rp 700 juta ke anggota DPRD Kota Malang melalui Arief Wicaksono. Hal tersebut agar Arief Wicaksono dan anggota Dewan melakukan tindakan yang menyalahi kewenangan," ujar Hakim Ketua HR Unggul Warso Murti membacakan amat putusannya, Jumat (10/8).

Sebelum rapat paripurna pada 6 Juli 2015, Anton bertemu Ketua DPRD Arief Wicaksono dan beberapa anggota dewan. Hadir pula Wakil Walikota Sutiaji. Pada saat itulah muncul permintaan uang agar pembahasan APBD-P lancar.

"Hal ini sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut," ujar majelis hakim.

Anton didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Kasus ini juga menjerat 18 anggota DPRD Kota Malang. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan KUH Pidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top