Korupsi DOM

Jadi Saksi Meringankan Suryadharma Ali, JK: DOM Itu Diskresi Menteri

publicanews - berita politik & hukumWakil Presiden Jusuf Kalla bersaksi dalam sidang PK Suryadharma Ali di PN Jakarta Pusat, Rabu (11/7). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).

JK menjelaskan, setiap menteri selain mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 19 juta, pemerintah memberi tunjangan operasional Dana Operasional Menteri (DOM) senilai Rp 120 juta.

Semula aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2006. Pada 2014, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru Nomor 5/PMK.268/2014.

"Aturan baru tersebut memberikan kekuasaan lebih bagi menteri untuk mengelola keuangannya," kata JK menjawab pertanyaan penasihat hukum Suryadharma Ali, Rullyandi.

Dalam penjelasannya JK mengatakan dalam peraturan baru tidak mewajibkan bagi menteri untuk membuat pertanggungjawaban terhadap 80 persen DOM secara detail. Sedangkan 20 persen DOM yang bersifat fleksibel masih dimintai laporan pemakaiannya.

JK yang bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden 2004-2009 itu menguraikan prinsip pemanfaatan DOM yang bersifat fleksibel dan diskresi.

"Artinya tergantung kebijakan menterinya, begitulah prinsip dari lump sum dan diskresi, karena dianggap sekian tahun gaji menteri tidak naik sehingga diberi keleluasaan itu. Jadi fleksibel sekali," JK menjelaskan.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Abdul Basir mengatakan, meski menteri diberi kekuasaan dalam mengelola DOM, namun masih ada batasan yaitu penggunaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan mendukung tugas-tugas negara.

Basir menambahkan, putusan pokok perkara sudah dijelaskan bahwa penyelewengan DOM terjadi pada tahun 2010-2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2006 yang keluar pada 2006 mengharuskan ada kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban pemakaiannya.

Mantan Menteri Agama dan Ketua Umum PPP itu mengajukan PK atas vonis 10 tahun penjara karena dianggap terbukti menyalahgunaan DOM dan korupsi dana haji. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top