Korupsi Pengadaan Helikopter

8 Pamen TNI AU Tidak Datang, Kasus Heli 101 Terancam Mangkrak

publicanews - berita politik & hukumHelikopter AW 101 yang pembeliannya bermasalah, di Hanggar Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hari ini penyidik KPK memanggil delapan perwira menengah TNI AU untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland 101. Namun mereka tidak hadir.

"KPK maupun Pom TNI belum mendapat konfirmasi alasan ketidakhadiran mereka," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7) sore.

Febri berkata para saksi tersebut tidak hadir memenuhi panggilan. KPK ataupun POM TNI ujar Febri belum mendapat konfirmasi alasan ketidakhadiran ini.

Menurut Febri, dengan ketidakhadiran mereka maka proses penyidikan menjadi terhambat. "Jadi, penyidikan kasus heli AW-101 terhambat karena ada sejumlah saksi yang belum bisa dilakukan proses pemeriksaan dan juga perhitungan kerugian keuangan negara final dari BPK yang belum selesai," ia menambahkan.

KPK, kata Febri, akan terus melakukan menangani kasus ini. Ia mengimbau para saksi yang diperiksa untuk datang. Di sisi lain, KPK juga menagih komitmen yang tegas dari Panglima TNI.

"Hal ini dibutuhkan agar kerja sama antara Pom TNI dan KPK dalam penanganan kasus ini ataupun kasus yang lain bisa berjalan dengan baik," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Arif K Wibisono @arifkwibisono04 Juli 2018 | 00:00:49

    Negara kita ini negara hukum. Semua warga negara sama posisinya di mata hukum. Janganlah minta diistimewakan atau merasa jumawa di mata hukum. Apalagi kalau merasa tidak bersalah, temui saja para hakim. Kalau gak berani bersaksi, ada apa?

Back to Top