Pembelian Heli AW-101

Mantan KSAU Agus Supriatna Salahkan Gatot Nurmantyo

publicanews - berita politik & hukumMantan KSAU Agus Supriatna usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu (6/6) (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna mengatakan sejak awal ia tidak mau ribut-ribut soal pengadaan helikopter AW-101. Ia heran para pihak yang menyetujui pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu tidak memperhatikan aturan yang ada.

"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak mau bikin gaduh, bikin ribut permasalahan ini karena AW 101 ini harusnya teman-teman juga tahu. Tanya kepada yang membuat masalah ini, tahu enggak UU APBN. Tau gak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa. Kalau tahu tidak mungkin melakukan hal ini," ujar Agus usai dipeiksa di Gedung KPK, Rabu (6/6).

Menurutnya, pengadaan alutsista sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012.

Agus menyayangkan sikap beberapa pihak yang terkesan saling menyalahkan. Permasalahan ini, ia menambahkan, bisa diselesaikan bila semua pihak terkait duduk bersama.

"Sebenarnya ini semua tuh bisa duduk bersama. Duduk bersama level-level menteri pertahanan, panglima TNI yang sebelumnya, saya, kita duduk bersama. Kita pecahkan bersama dimana sebetulnya masalahnya ini. Begitu jangan masing-masing merasa hebat, merasa benar karena punya kekuasaan,"ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukumnya, Teguh Samudra saat dikonfirmasi perihal pihak yang disebut Agus penyebab masalah pengadaan helikopter AW 101 adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Ia mengatakan Gatot seharusnya paham bahwa pengadaan heli jenis AW 101 dilarang.

"Mesti sudah tahu kan, pertama kali yang beritakan ini dan umumkan di KPK ada tipikor siapa? Kan mantan panglima. Padahal ada aturan panglima sendiri," ujarnya.

Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lantaran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. 

Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai helikopter pengangkut very-very important person (VVIP), tapi harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil.

Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang masih menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, kembali mengadakan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top