Bupati Dirwan dan Istri Jadi Tersangka Penerima Suap Rp 98 Juta

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Juru Bicara Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/5) malam. (foto:Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud resmi ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infrastruktur. Keputusan itu diambil KPK setelah pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara.

"Ada dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan, terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi persnya di Gedung KPK Kuningan Persada Jakarta, Rabu (16/5) malam.

Selain Bupati Dirwan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya, yakni NEN (Hendrati) istri Bupati Dirwa, NUR (Nursilawati) Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selata, dana JHR (Juhari ) kontraktor.

Diduga Bupati Dirwan telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari. Nilai suap tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujar Basaria.

Dalam OTT terhadap Dirwan bersama istri dan keponakannya ini, tim Satgas KPK menyita uang tunai Rp 85 juta dan bukti transfer Rp 15 juta.

"Selain itu tim juga menyita dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung," Basaria menjelaskan.

Ketiga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 iuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juhari selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 avat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top