Suap Proyek Bakamla

Untuk Kesekian Kali, KPK Panggil Ali Fahmi

publicanews - berita politik & hukumAli Fahmi alias Fahmi Habsyi. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT.Viva Kreasi Investindo, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, sebagai saksi tersangka Fayakhun Andriadi. Kasus yang menjerat Fayakhun, anggota DPR dari Fraksi Golkar, adalah dugaan suap proses penganggaran proyek pengadaan satelit pengawas pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Proyek tersebut didanai oleh APBN-P 2016. Prosesnya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (16/5).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ali Fahmi yang juga politisi muda PDIP itu disebut sebagai perantara suap. Ia membagikan uang sebesar 6 persen dari nilai proyek Rp 400 miliar, atau Rp 24 miliar, kepada sejumlah anggota DPR.

Selain Ali Fahmi, penyidik KPK juga memanggil kolega Fayakhun yakni Wakil Ketua Perekonomian DPP Partai Golkar Sugandhi Bakrie. Turut diperiksa staf Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli Sekretariat DPR Yanti dan PNS Bappenas Rizky.

Ali Fahmi sudah beberapa kali dipanggil KPK dan Jaksa pada sidang di Pengadilan Tipikor, namun ia tidak pernah. Bahkan keberadaan salah satu pendiri Projo itu misterius.

Fayakhun sendiri diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran proyek. Pengadaan satelit pemantau pada Bakamla ini beranggaran Rp 1,2 triliun. Fee untuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta tersebut dengan demikian sebesar Rp 12 miliar.

Uang ia terima dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima 300 ribu dolar AS sebagai balas jasa atas perannya memuluskan anggaran pada APBN-P 2016.

Atas perbuatannya Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top