Suap Pengadaan Satelit Bakamla

Lagi, KPK Panggil Politisi Golkar untuk Telusuri Korupsi Fayakhun

publicanews - berita politik & hukumFayakhun Andriadi, tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit pemantau pada Bakamla. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK intensif menelusuri kasus suap yang menjerat politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi. Hari ini, penyidik memanggil dua kolega Fayakhun sebagai saksi, yakni Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Basri Baco dan Ketua DPD Golkar Jakarta Utara Olsu Babay.

Selain keduanya, penyidik juga meminta keterangan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani untuk mengetahui proses penganggaran pengadaan satelit pengawas pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Proyek tersebut didanai oleh APBN-P 2016. Prosesnya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka FA," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi, Selasa (15/5).

Kemarin, penyidik KPK meminta keterangan Wakil Ketua Koordinator Bidang Strategi Partai Golkar Yorrys Raweyai. Fayakhun mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Yorrys dan yang lainnya untuk memuluskan pencalonannya sebagai Ketua DPD Golkar Jakarta. Yorrys membantah.

Dikabarkan Terima Rp 1 Miliar dari Fayakhun, Yorrys Bilang Tidak Masuk Akal

Dalam kasus suap proyek di Bakamla tersebut, penyidik KPK menduga Fayakhun menerima fee 1 persen dari total anggaran proyek. Pengadaan satelit pemantau pada Bakamla ini beranggaran Rp 1,2 triliun. Fee untuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu dengan demikian sebesar Rp 12 miliar.

Uang ia terima dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima 300 ribu dolar AS sebagai balas jasa atas perannya memuluskan anggaran pada APBN-P 2016.

Atas perbuatannya Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top