LPSK: Saksi Ahli Tidak Boleh Dituntut

publicanews - berita politik & hukumKetua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan) dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun dalam rilis di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu (9/5). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menegaskan, setiap orang yang memberi kesaksian dalam proses peradilan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Abdul Haris menyampaikan hal itu dalam rilis sosialisasi 'Perlindungan bagi Ahli dalam Pengadilan Pidana' bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (9/5) pagi.

Menurut Haris, sudah ada ancamam terhadap saksi ahli di persidangan. Bentuk ancamannya bermacam-macam.

"Tercatat ada beberapa bentuk intimidasi, teror, dan ancaman bagi ahli. Mulai ancaman fisik, verbal, bahkan sampai berbau mistis," ujarnya.

Ancaman tuntutan hukum kepada orang yang bersaksi, Haris menambahkan, akan membuat orang yang memberi keterangan di pengadilan menjadi waswas. Ia merujuk pada saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis dalam sidang kasus korupsi Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Haris mengatakan, Basuki digugat oleh terdawa Nur Alam atas kesaksiannya soal kerugian negara dalam kasus tersebut. Menurut Basuki, ada kerugian negara Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sultra.

"Yang bersangkutan menghadapi gugatan perdata yang harus diproses di pengadilan," ujar Haris. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak boleh terjadi karena sudah diatur dalam undang-undang.

Seorang ahli dalam memberi keterangannya harus sesuai dengan keahlianya. Tapi, mekanisme perlindungan kepada ahli belum tersosialisasikan secara merata.

"Perlindungan untuk ahli sama dengan yang diberikan terhadap pelapor, saksi, dan korban, yaitu perlindingan fisik, medis, dan psikologi," Haris menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top