Suap Pengadaan Helikopter

Empat Perwira TNI AU Tidak Penuhi Panggilan KPK

publicanews - berita politik & hukumHelikopter AugustaWestland AW 101 yang pembeliannya bermasalah, di Hanggar Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Militer (Pom) TNI untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU pada 2016 hingga 2017.

Koordinasi ini dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat perwira TNI AU di kantor Denpom TNI. Sayangnya, kata Jubir KPK Febri Diansyah, keempat orang saksi ini tidak memenuhi panggilan KPK.

"Belum ada informasi alasan ketidakhadiran," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/5). Besok, ia menambahkan, penyidik akan memanggil kembali para saksi tersebut.

Saat ini penyidii KPK maupun Denpom TNI masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kerugian negara.

"Kami harap audit BPK tersebut bisa segera selesai sehingga penanganan perkara ini dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, LKPP juga akan dilibatkan sebagai ahli terkait dengan proses pengadaan," Febri menambahkan.

Marsekal Hadi: TNI Dukung Penuh Penuntasan Korupsi Helikopter AW-101

KPK berharap agar komitmen bersama dengan Panglima TNI serta jajarannya tetap kuat untuk pemberantasan korupsi, termasuk penyelesaian kasus ini. Mengingat penyidikan sudah dilakukan sejak 2017.

"Penanganan perkara lintas yurisdiksi institusi sipil dan militer ini memang membutuhkan komitmen yang sama-sama kuat, baik KPK, Panglima TNI, dan BPK," Febri menegaskan.

Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Marsekal Pertama FA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS, serta Kolonel KFTS.

Sementara dari pihak swasta yang jadi tersangka adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh. Irfan diduga sebagai pihak yang mengatur tender pengadaan helikopter untuk TNI-AU senilai Rp 715 miliar.

Kasus ini bermula ketika April 2016, TNI-AU membuka lelang pengadaan satu unit heli dengan metode pemilihan khusus. Artinya, tender harus diikuti oleh dua perusahaan. TNI-AU kemudian menunjuk PT Karya Cipta Gemilang dan PT DJM. Namun ternyata Irfan merupakan orang yang mengendalikan kedua perusahaan tersebut.

KPK menduga Irfan sudah meneken kontrak dengan AgustaWestland pada Oktober 2015, setahun sebelum tender dibuka. Pada saat itu, nilainya 39,3 juta atau Rp 514 miliar.

Pada Juli 2016, TNI-AU mengumumkan pemenang tender adalah DJM, yang kemudian meneken kontrak Rp 738 miliar. Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 224 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top