Suap Pengerukan Pelabuhan

Eks Dirjen Hubla Tonny Budiono Dituntut 7 Tahun

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Antonius Tonny Budiono saat mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.(Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono tujuh tahun penjara.

Selain itu, Tonny Budiono juga didenda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Dalam tuntutannya itu, Jaksa meyakini Antonius Tonny bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin di sejumlah proyek di Kemenhub.

"Kami menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memutuskan, menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Tonny Budiono bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi," ujar Jaksa Dodi Sukmono saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).

Dalam tuntutannya itu Jaksa mempertimbangkan hal-hal. Adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa dipandang kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dipidana.

Atas perbuatannya, Tonny dituntut melanggar‎ Pasal ‎12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Bersamaan dengan tuntutan ini, Jaksa mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Antonius Tonny. ‎

"‎Terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 685 tahun 2018," ‎ujar Jaksa.

Dalam kasus ini, Jaksa mendakwa Tonny menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Uang suap tersebut terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2016.

Uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri dan PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Tonny juga menerbitkan izi pengerukan laut untuk PT Adhiguna Keruktama melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas, Semarang. (han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top