Kasus Gubernur Nur Alam

Digugat Nur Alam, KPK Beri Perlindungan Hukum Dosen IPB

publicanews - berita politik & hukumDosen Fakultas Kehutanan IPB Basuki Wasis. (Foto: ICW)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi ahli Basuki Wasis dalam kasus suap penerbitan izin tambang di Sulawesi Tenggara. Ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan dan dosen Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digugat oleh terdakwa Gubernur nonaktif Sultra Nur Alam.

Jaksa KPK menghadirkan Basuki dalam sidang Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta, 14 Februari lalu. Dalam kesaksiannya, Basuki menghitung adanya kerugian negara Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena, Sultra.

"Jadi KPK memberikan dukungan, tentu saja dukungannya bisa berbagai bentuk ya, apakah pendampingan hukum atau dukungan dalam proses pembuktian, jika nanti dibutuhkan informasi-informasi dari KPK," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (17/4) malam.

Dukungan dan perlindungan terhadap Basuki, kata Febri, diberikan agar jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi para saksi ataupun ahli yang dihadirkan di muka sidang.

"Jangan sampai ke depan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan di persidangan merasa takut dan terancam karena keterangan mereka bisa dijadikan dasar dilaporkan ke kepolisian misalnya, atau digugat secara perdata," Febri menjelaskan.

Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Atas putusan tersebut Nur Alam mengajukan banding, ia juga menggugat secara perdata kepada Basuki Wasis. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top