Sidang Praperadilan

KPK Tegaskan Penangkapan Asrun Sah

publicanews - berita politik & hukumCalon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun di Gedung KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mantan Walikota Kendari Asrun tidak melanggar hukum. Penjelasan tersebut merupakan jawaban kubu KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan ayah Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam jawabannya, tim Biro Hukum KPK mengatakan penangkapan Asrun pada 27 Februari 2018 disertai surat perintah penyelidikan.

Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, hal tersebut tertuang pada pasal 1 angka 19 KUHAP tentang definisi tertangkap tangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

"Bahwa dalil yang disampaikan pemohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan proses penyidikan dan bukan penyelidikan adalah keliru dan tidak beralasan. Sesuai Pasal 6 Undang-undang KPK bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," ujar Febri di Gedung KPK, Selasa (17/4).

Febri menambahkan, saat proses penyelidikan kasus dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari, KPK telah menemukan indikasi fakta-fakta adanya penerimaan hadiah atau janji oleh Asrun. Untuk itu KPK membantah pula keterangan bahwa penangkapan tersebut tanpa adanya dua alat bukti yang cukup.

"Sesuai pasal 21 KUHAP, penyidik telah melakukan penahanan terhadap pemohon dengan telah memenuhi syarat penahanan subyektif terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup," Febri menjelaskan.

Pada 27 Februari 2018, KPK menggelar OTT di Kendari, saat itu sejumlah orang diamankan. Dalam pemeriksaan di Gedung KPK, penyidik kemudian menetapkan empat diantaranya sebagai tersangka. Mereka adalah Asrun yang sedang mencalonkan diri pada Pilgub Sulawesi Tenggara 2018 dan anaknya Adriatma. Kemudian Dirut PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Kendari Fatimah Faqih.

KPK menduga ada permintaan dari Adriatma untuk dana bantuan kampanye ayahnya. Asrun adalah mantan Walikota Kendari periode 2007-2012 dan 2012-2017, sebelum digantikan putranya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top