Panitera Kembali Ditangkap Karena MA Tidak Jalankan Rekomendasi KY

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyayangkan kembali tertangkapnya oknum panitera oleh KPK. Menurut Jubir KY Fariz Wajdi, hal ini tidak akan terjadi kembali apabila Mahkamah Agung menjalankan rekomendasi dari KY.

Sepanjang 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.

"Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain," ujar Fariz melalui pesan singkat, Selasa (13/3).

Sebagai gambaran, Fariz memaparkan tentang isu suap dan gratifikasi pada lembaga peradilan masih mendominasi. Menurut data pada sidang Majelis Kehormatan Haklim (KMH) 2009, terdapat 49 kasus dimana 22 diantaranya (44,9 persen), adalah laporan praktik suap dan gratifikasi.

"Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," Fariz menjelaskan.

Kemudian pada 2012, terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat penangkapan KPK. Dari 28 orang itu 17 diantaranya adalah hakim dan 9 orang panitera atau pegawai pengadilan.

Kemarin, KPK melakukan OTT terhadap Panitera Pengganti PN Tangerang. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan suap penanganan perkara perdata.

KPK mengamankan tujuh orang dan barang bukti sejumlah uang. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan awal dan dalam 1x24 jam akan menentukan status hukum mereka. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top