Korupsi BLBI

Lagi, KPK Panggil Mantan Petinggi BPPN

publicanews - berita politik & hukumMantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung seusai diperiksa penyidik KPK pada 4 Januari 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Lagi, penyidik memanggil kembali mantan petinggi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menelusuri dugaan korupsi eks bos BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Kali ini penyidik memeriksa mantan Direktur Hukum Robertus Bilitea.

Robertus pernah diperiksa pada 7 Juli 2017 juga untuk tersangka mantan bosnya itu dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Kemarin, penyidik KPK telah memeriksa Team Leader Loan Work Out Asset BPPN Thomas Maria.

BDNI merupakan salah satu bank dengan likuiditas bermasalah menyusul krisis ekonomi 1998. Bank milik taipan Sjamsul Nursalim tersebut kemudian mengajukan pinjaman melalui skema BLBI.

Namun dalam perjalanannya, BDNI kerap menunggak pembayaran dana talangan tersebut. Pemerintah pada saat bersamaan mengeluarkan kebijakan penerbitan SKL yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002.

Berdasarkan Inpres yang diteken Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas jika membayar 30 persen tunai dan dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai utang.

Syafruddin yang menjabat Ketua BPPN sejak April 2002, mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002. Lewat SKL tersebut, BPPN mengubah proses litigasi obligor restrukturisasi oleh obligor BLBI, dalam hal ini Sjamsul Nursalim, kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dari hasil restrukturisasi tersebut, sebanyak Rp 1,1 triliun sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.

Meski masih ada kewajiban Rp 3,7 triliun, namun Syafruddin tetap mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban kepada Syamsul Nursalim atas kewajibannya pada April 2004.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top