Jaksa Agung Nilai KPK Tak Patuhi MoU

publicanews - berita politik & hukumJaksa Agung Muhammad Prasetyo. (Foto: elshinta)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mematuhi nota kesepahaman (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan. Menurut politikus Partai Nasdem itu, dalam kesepakatan penangkapan terhadap personel tiga lembaga penegak hukum diutamakan upaya pencegahan terlebih dahulu, baru tindak pidananya.

Kemudian juga telah diatur soal pemeriksaan anggota dari salah satu penegak hukum oleh lembaga penegak hukum lain. Disepakati ada pemberitahuan kepada pimpinan personel yang diperiksa sebagai saksi dan adanya pendampingan hukum.

Begitu pula jika ada penggeledehan, maka pimpinan tersangka harus diberitahu terlebih dahulu.

"Tampaknya mereka (KPK) punya semangat dan target, di manapun mereka turun harus ketemu, apapun kasusnya," kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Prasetyo mencontohkan OTT Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan pada 2 Agustus 2017. Karena tidak diberi tahu, Kejaksaan memilih tidak hadir dalam konferensi pers.

"Waktu itu kami sempat diundang KPK untuk bersama-sama mengumumkan tersangka dalam kasus itu. Kami tidak hadir, silakan mereka bicara. Tak perlu bicara dengan kami karena kami hanya beralasan saja dan akan mengundang sinisme dari masyarakat saja," Prasetyo menjelaskan.

Dalam kasus ini Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa senilai Rp 100 juta. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top