Banjir Jakarta, Warga Bisa Mengguggat Pemerintah

publicanews - berita politik & hukumWarga mengevakuasu diri karena banjir di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta, Sabtu (20/2). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Banjir yang kembali melanda Jakarta membuat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyarankan agar ditindaklanjuti dengan gugatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan penanganan banjir Pemprov DKI berantakan.

"Inti gugatan yang bisa dilakukan dalam pemprov tidak menyiapkan, melakukan peringatan dini dan bantuan darurat untuk membantu warga yang korban banjir," kata Azaz dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2).

Menurut Azaz, banjir parah disebabkan saluran air (drainase) tak berfungsi. Saluran air di Jakarta mampet dan tidak terawat. Sehingga saat hujan besar, air tidak bisa mengalir dan berujung pada banjir.

Pemprov DKI Jakarta juga dianggap tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga. "Pemerintah provinsi dan gubernurnya sampai hari ini belum juga mempersiapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem bantuan darurat (emergency response system) untuk menolong warga," katanya.

BPBD Provinsi DKI Jakarta menyatakan setidaknya ada 193 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan, Timur, dan Barat banjir pada Sabtu pagi. Ketinggian banjir antara 40 hingga 150 cm. Di Jakarta selatan banjir meliputi 29 RW, di Jakarta Timur masuk di 50 RW.

Laporan banjir dari warga yang belum direspon antara lain berasal dari wilayah Karet Semanggi, Kedaung Kali Angke, Cibubur, Jati Padang, Cengkareng Timur, Cipinang Muara, Kebagusan, Duri Kosambi, Pejaten Barat.

Kondisi di tiga pintu air di DKI Jakarta berstatus siaga satu akibat hujan mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta pada Sabtu dini hari. Pintu air Karet dengan ketinggian 640 cm dan air Kali Sunter mencapai ketinggian 300 cm. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top