Kemenkumham NTB Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas 2021

publicanews - berita politik & hukumPenandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran di satuan kerja di kantor wilayah, Selasa (2/2). (Foto: Kemenkumham NTB)
PUBLICANEWS, Mataram - Kemenkumham NTB menandatangani Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran di satuan kerja di kantor wilayah secara virtual. Deklarasi untuk menetapkan komitmen pencapaian tujuan dengan Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021.

"Janji kinerja ini merupakan pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif atau PASTI yang merupakan tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto dalam rilisnya, Selasa (2/2).

Program reformasi birokrasi dilakukan karena selama ini pelayanan masyarakatnya tidak profesional. Salah satu langkah konkret mewujudkan reformasi birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas. Menurut Purwanto, hal utama yang perlu dilakukan yaitu pembangunan di 6 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik.

Ia menjelaskan, pemimpin kerja merupakan role model bagi jajarannya dalam pembenahan pola pikir dan kinerja.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Haris Sukamto mengajak seluruh jajarannya untuk mempersiapkan diri menuju WBBM setelah Kemenkumham Kantor Wilayah NTB mendapat predikat WBK di tahun 2020.

Haris berpesan untuk seluruh satuan kerja agar lebih baik lagi dalam berkinerja agar bisa segera mendapat predikat WBK. Tidak lupa ia berterima kasih atas pencapaian dalam Penyerapan Anggaran terbaik ke-4 untuk Kemenkumham, Satker Berkinerja Terbaik 2020 untuk Kriteria Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) kategori Pagu Kecil, dan mendapat tempat pertama dalam Penyerapan Anggaran se-NTB.

Terpisah, Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Barat Adhar Hakim menjelaskan, penandatanganan deklarasi janji kinerja ini merupakan rekonstruksi ulang tata kelola pelayanan publik dan tata kelola birokrasi konsep good governance.

"Penandatanganan deklarasi janji kinerja ini merupakan rekonstruksi ulang tata kelola pelayanan publik dan tata kelola birokrasi dengan konsep good governance," ujar Adhar. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top