Penetapan Tersangka Ketua FPI Pekanbaru Dinilai Sarat Kepentingan Politik

publicanews - berita politik & hukumKetua FPI Pekanbaru saat diperiska penyidik Mapolresta Pekanbaru. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - FPI mengirim tim hukum untuk melakukan pendampingan terhadap Ketua FPI Pekanbaru Husni Thamrin. Dalam aksi pembubaran demo menolak Rizieq Syihab di Pekanbaru, Senin (23/11), Husni dianggap membuat keributan.

Menurut Ketua Tim Hukum FPI Aziz Yanuar, penetapan Husni sebagai tersangka sarat kepentingan karena masalah yang terjadi bukan murni persoalan hukum. "Ini ketidaksukaan dan sarat kepentingan yang berbau politis," kata Yanuar, kepada wartawan, Kamis (26/11).

Wakil Sekretaris FPI itu menolak jika FPI dituding membubarkan massa penolak Rizieq Syihab. "FPI enggak berwenang untuk membubarkan unjuk rasa. Tapi ini malah ketua FPU dituduh membubarkan demo," ia menegaskan.

Namun, ia membenarkan Ketua FPI Pekanbaru itu mendatangi lokasi unjuk rasa untuk memprotes orasi yang memfitnah Imam Besar FPI Rizieq Syihab sebagai tokoh radikal.

Husni yang berbicara menggunakan mikrofon justru diminta paksa turun oleh pengunjuk rasa. Husni yang meminta kembali, Yanuar menambahkan, justru malah dituding sebagai pembuat keributan.

Kemarin Kapolresta Pekanbaru Kombes Nandang Mu'min Wijaya dalam penjelasan penetapan tersangka mengatakan Husni diduga melakukan pembubaran secara paksa deklarasi 45 elemen organisasi kemasyarakatan yang menolak kedatangan Rizieq Syihab.

"Pembubaran dilakukan FPI ini jelas-jelas melanggar undang-undang. Setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum. FPI malah membubarkan deklarasi," kata Nandang.

Menurut Nandang beberapa anggota FPI merebut pengeras suara, membuat gaduh, dan mengambil alih panggung untuk membubarkan aksi tolak Rizieq di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (23/11)

Polisi menetapkan Husni dan seorang anggota FPI M Nur Fajril melanggar Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan/atau Pasal 335 ayat (1) KUHP. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top