PWI Dorong Dewan Pers Proses Hukum Pemalsu Sertifikat UKW

publicanews - berita politik & hukumKetua Umum PWI Atal S Depari. (Foto: suarakarya)
PUBLICANEWS, Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Dewan Pers segera memproses secara hukum pelaku pemalsuan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pemalsu mencatut nama Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, serta mantan Ketua Dewan Pers Stenly Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Atal S Depari mengingatkan pemalsuan sertifikat UKW merupakan tindak pidana. "Dewan Pers sebagai lembaga yang sah mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini," kata Atal seusai rapat pleno Pengurus PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Pada sertifikat palsu tersebut tertera tanda tangan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo. Padahal, sejak 21 Mei 2019, Adi telah digantikan M. Nuh.

Atal juga menjelaskan, hingga saat ini, baik PWI Pusat maupun Daerah belum pernah menyelenggarakan UKW secara virtual. Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan untuk dilakukan secara virtual atau online.

"Jadi kami imbau kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, jika mendapatkan informasi UKW secara virtual sebaiknya dikonfirmasi dulu ke pengurus PWI Pusat atau Daerah. Atau bisa juga konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya," Atal menjelaskan.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mendukung langkah PWI ini. Ia sudah mengklarifikasi kepada Adi Prasetyo yang menyatakan tidak pernah menandatangani sertifikat UKW palsu tersebut.

Dewan Pers juga sudah mengeluarkan Surat Edaran yang diteken oleh M. Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020. SE tersebut menegaskan bahwa UKW online adalah kegiatan ilegal. "Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW online," ujar Agung. (*/oca)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah03 Juni 2020 | 09:53:13

    bener bener nih nekat. ketangkep polisi loh. kasian yg ketipu.

Back to Top