Yorrys Raweyai: Keberadaan Pasukan Nonorganik di Papua Harus Dievaluasi

publicanews - berita politik & hukumYorrys Raweyai. (Foto: Senayanpost)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai mengatakan, rentetan kekerasan di Papua pasca peristiwa Nduga pada Desember 2018 lalu semakin meningkat.

Menurutnya, penambahan ribuan pasukan nonorganik yang dikirim ke Papua berangsur-angsur sepanjang 2019 justru semakin menuai respons reaktif dan cenderung perlawanan dari kelompok kriminal separatis.

Untuk itu Yorrys memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, ribuan pasukan nonorganik yang sedang berada di Papua tidak lagi mampu memberi rasa aman.

"Tapi sebaliknya mereka menghadirkan situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan," ujar Yorrys dalam rilisnya, Jumat (17/4).

Rakyat Papua, ia menambahkan, sedang menjadi objek dari persoalan akut yang selama ini tidak menemui solusi yang tepat. Mereka terkesan hanya cukup menerima apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Nyaris tidak ada ruang untuk menolak atau mempertanyakan tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami.

"Saya memahami sepenuhnya bahwa kekhawatiran tentang kondisi Papua yang semakin meresahkan adalah kekhawatiran bersama. Namun sepatutnyalah kondisi tersebut dievaluasi dan diuji sejauhmana efektivitas dan efesiensi penerapannya di lapangan," katanya.

Yorrys memahami aparatus pertahanan dan keamanan memiliki tugas dan kewenangannya. Namun masyarakat pun memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut.

Ia mengingatkan eskalasai kontak senjata antara aparat keamanan dan mereka yang disebut sebagai kelompok kriminal serta separatis yang semakin meningkat juga memerlukan evaluasi.

"Tidak hanya itu, kontak senjata antara aparat kepolisian dan TNI yang seringkali terjadi dan menyisakan korban pun sudah cukup membuat kita mempertanyakan keberadaan mereka, apakah menjadi berkah atau masalah bagi Papua," ujarnya.

Sebagai representasi regional dan teritorial, Yorrys mengapresiasi berbagai kebijakan dan langkah anitisipatif pemerintah. Tapi bukan berarti langkah-langkah tersebut dirasa cukup di tengah persoalan-persoalan kekerasan yang justru semakin menjadi-jadi.

"Tanpa evaluasi, kita tidak akan berhenti menyaksikan berbagai anomali kebijakan yang ada di Papua," Yorrys menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top