Jakarta

Lakukan Pembiaran DPRD Berkumpul, Polisi Diskriminatif

publicanews - berita politik & hukumPemilihan Wagub DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4) siang. (Foto: FW Balaikota)
PUBLICANEWS, Jakarta - DPRD DKI tetap melangsungkan Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4), di tengah masa social distancing wabah Corona.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai DPRD melanggar Maklumat Kapolri dan Imbauan Presiden Jokowi.

"Terbukti Rapat DPRD DKI Jakarta memilih Wagub yang mengumpulkan 100 orang lebih tetap berlangsung tanpa khawatir dengan penyebaran wabah Covid-19," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4).

Menurutnya dengan kejadian itu, Maklumat Kapolri hanya berlaku untuk rakyat, tidak untuk para pejabat dan elite politik.

"Mereka bisa diancam penjara 4 bulan 2 minggu sesuai dengan 218 KUHP dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujarnya.

Ia juga menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini gembar-gembor bahwa Jakarta sudah darurat Covid-19 justru ikut hadir.

"Kasus ini menunjukkan contoh buruk elite di negeri ini dan sekaligus menunjukkan bahwa konsep pengendalian wabah Covid-19 di negeri ini tidak jelas dan tebang pilih," Neta menegaskan.

Dengan pembiaran para wakil rakyat berkumpul, menurut Neta, maka seharusnya polisi tidak punya wewenang lagi membubarkan acara-acara di masyarakat dengan alasan penyebaran Covid-19.

"Dengan kasus itu wajar saja Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden tidak punya wibawa, karena sifatnya sangat diskriminatif," katanya.

Neta menilai 100 anggota DPRD DKI tak ubahnya 18 warga yang menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya karena 'ngeyel' nongkrong di cafe.

"Kalau warga biasa kok berani (diamankan), seharusnya ada perlakukan sama di depan hukum," ujarnya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top