Repdem Adukan RMOL ke Dewan Pers Soal Duit Suap Komisoner KPK

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menerima aduan Repdem soal pemberitaan OTT KPK, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (15/1). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan pemberitaan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Repdem menilai PDIP telah menjadi korban framing pemberitaan dalam kasus tersebut.

Sekjen DPN Repdem Wanto Sugito bersama Ketua Bidang Hukum DPN Repdem Fajri Syafii melaporkan pemberitaan RMOL.id ke Dewan Pers. "Beritanya tidak akurat, mengandung fitnah, abai pada kode etik jurnalistik, sehingga menyudutkan PDIP," kata Wanto kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Wanto, berita yang dipersoalkan berjudul Saeful Bahri Akui Sumber Duit Suap Untuk Komisioner KPU Berasal Dari Hasto yang dimuat pada Jumat (10/1) pukul 03.56 WIB.

"Dalam berita itu ada justifikasi judul, framing, penggiringan opini yang tidak terkonfirmasi dan menyudutkan PDIP," Wanto menegaskan.

Wanto menyampaikan, sebagai pilar demokrasi, seharusnya lembaga pers dapat menyajikan berita yang akurat. Repdem menafsirkan berita itu melanggar UU Pers dan kode etik jurnalistik.

"Dalam berita itu ada penggiringan opini melalui permainan judul berita sehingga merugikan marwah institusi PDIP dan merugikan Sekjen PDIP," ujar Wanto, yang merupakan mantan wartawan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum DPN Repdem Fajri Syafii menambahkan, ia sangat menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, sangat meresahkan jika ada pembiaran pada pemberitaan yang menggiring opini tanpa disertai fakta.

"Dalam UU Pers tegas diatur pers tidak boleh fitnah dan harus kedepankan asas praduga tidak bersalah," ujar Fajri.

Sebagai barang bukti, Fajri menyerahkan salinan pemberitaan tersebut kepada Dewan Pers.

"Kami melapor kepada Dewan Pers untuk dugaan pelanggaran etiknya, dan akan melapor ke Polda Metro Jaya untuk dugaan pelanggaran pidananya," Fajri menambahkan.

Menanggapi aduan DPN Repdem, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun didampingi Tim Analis berjanji akan menganalisa pemberitaan yang diadukan. Hasil kajian Tim Analisa Dewan Pers akan disampaikan pada Jumat (24/1) dengan menghadirkan perwakilan DPN Repdem dan perwakilan dari RMOL.id.

"Pekan depan pukul 09.00 kita sampaikan lagi, termasuk kami akan panggil perwakilan media yang diadukan," ujar Hendry.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top