KPK Dorong Pembenahan Aset Papua Senilai Rp 21 Miliar

publicanews - berita politik & hukumMonitoring evaluasi di Papua, KPK dorong pembenahan aset senilai Rp 21 miliar (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Papua untuk membenahi basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial.

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK)," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11).

Untuk itu, dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) selama sepekan ke depan di Papua, KPK menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah beserta kepala OPD terkait dan para pemangku kepentingan. Mereka, antara lain, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga perwakilan Kementerian Sosial, Kejati, dan lain-lain. Acara berlangsung di Hotel Swissbell, Jayapura.

"Rapat membahas langkah untuk melembagakan pembenahan DTKS secara sistemik. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penadatanganan komitmen dan rencana aksi pembenahan DTKS oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Papua," ujar Febri.

Pada kesempatan yang sama, KPK merekomendasikan agar pemprov, pemkab, dan pemkot se-Papua serius membangun sistem informasi dan database Orang Asli Papua (OAP). Harapannya, ujar Febri, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur.

Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru 3 kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom.

Selain membahas pembenahan DTKS, KPK juga terus mendorong pemda memperkuat dan mengoperasionalkan penertiban dan pengamanan aset dengan membangun kerja sama dengan Kejaksaan dan BPN.

"KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain," ujar Febri.

Hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya Rp 21 miliar aset pemda se-Papua telah diselamatkan. Aset tersebut di antaranya berupa 3 bidang tanah/bangunan senilai Rp 1,45 miliar dan 42 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 7,4 miliar milik Pemkot Jayapura, dan 17 unit randis milik Pemkab Jayapura senilai Rp 3,7 miliar.

Kemudian 14 unit randis milik Pemkab Biak Numfor senilai Rp 2,8 miliar, 2 unit randis milik Pemkab Boven Digoel senilai Rp 2,2 miliar, dan 6 unit randis milik Pemkab Intan Jaya senilai Rp 1,76 miliar. KPK meminta kepada Pemkab Yalimo, Pemkab Supiori, dan sejumlah pemda lainnya untuk menyerahkan data nilai aset yang masih dalam penguasaan pihak lain.

Mengenai aset-aset yang bermasalah ini KPK berharap dapat diselesaikan melalui prosedur perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) dari kepala daerah kepada kepala Kejaksaan.

Sementara itu, kerja sama dengan BPN terkait upaya mendorong akselerasi sertifikasi aset tanah/bangunan milik Pemda. Dari data yang disampaikan, baru 49 persen, yakni 2.242 yang telah bersertifikat dari sekitar total 4.568 bidang tanah milik pemda.

"KPK menilai data ini baru sebagian yang dilaporkan, diduga masih lebih banyak bidang tanah milik pemda yang belum bersertifikat," ujar Febri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top