Walikota Depok: Cadar adalah HAM yang Harus Dilindungi Negara

publicanews - berita politik & hukumHayati Syafri, disen UIN Bukittinggi, Sumatera Barat, mengadu ke Komnas HAM setelah dipecat karena menggunakan cadar. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Depok - Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan mengenai larangan bercadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia akan mengikuti setiap arahan dari pusat.

Namun, Idris menambahkan, wacana larangan tersebut sebaiknya ditinjau ulang karena berkaitan dengan hak azasi manusia (HAM).

"Itu (cadar dan celana cingkrang) adalah hak azasi seseorang yang seharusnya dilindungi oleh negara,” katanya, Selasa (5/11).

Ia meminta dipertimbangkan apakah aturan itu efektif dan bermanfaat atau tidak. "Kalau saya melihatnya itu aturan yang dibuat manusia bisa dipertimbangkan, kalau peraturan Tuhan sudah (jelas) maslahatnya," ia menegaskan.

Idris mengakui mendapati beberapa anak buahnya bercadar atau bercelana cingkrang. “Kalau di Depok, ada yang bercadar itu sesekali kalau mereka menutupi wajah dari debu. Sedangkan celana cingkrang itu penting, terutama saat musim hujan lebih aman," ujarnya.

Idris mengatakan tidak mempersoalkan cara berpakaian sejauh tidak mengganggu orang lain. Kepada wanita bercadar, ia tidak mempersoalkan sejauh saat pemeriksaan identitas bersedia membuka. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top