Pemprov DKI Akui Anggaran Beli Lem Aibon Rp 82 Miliar

publicanews - berita politik & hukumBelanja barang alat tulis kantor untuk membeli ballpoint senilai Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Rabu (29/10). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah mengatakan anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar sebagai salah ketik, kini Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya pagu anggaran itu di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

"Bukan salah input," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/10).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut ada dalam e-budgeting sebagai komponen sementara yang akan disesuaikan berdasarkan hasi input komponen masing-masing sekolah. Menurutnya, ada sekitar 2.100 sekolah di Jakarta yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran ini.

Syaefuloh juga menyebutkan, lem aibon sendiri menjadi komponen untuk belanja alat tulis kantor (ATK) pada draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Anggaran kontroverisal ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Namun, KUA-PPAS ini dibuka melalui portal situs resmi penyedia data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI, apbd.jakarta.go.id. Disebutkan pembelian lem aibon untuk 32.500 orang dengan harga per unitnya Rp 184 ribu untuk pengadaan satu tahun.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyoroti kebijakan anggaran yang kontroversial lainnya, yaitu pembelian ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Syaefuloh menanggapi dengan mengatakan akan menyesuaikan dengan Komisi E dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Menurutnya, Pemprov DKI juga telah membatalkan pembelian unit komputer sebesar Rp 121 miliar. Temuan anggaran pembilian komputer sebanyak 7.313 itu sebelumnya juga disorot PSI. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top