Ujaran Kebencian

Mak Susi 'Gerindra' Siap Diperiksa, Pengacaranya Sebut Ada Kejanggalan

publicanews - berita politik & hukumTri Susanti, tersangka korlap pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, yang juga mantan caleg Gerindra. (Foto: Dok. Istimewa)
PUBLICANEWS, Surabaya - Kuasa hukum Tri Susanti alias Mak Susi, Sahid, menyatakan kliennya siap diperisaka penyidik Polda Jawa Timur (Jatim) Senin (2/9) ini. Sahid menyebutkan kondisi kliennya telah sehat setelah sakit sehingga tidak memenuhi panggilan pertama kepolisian.

"Iya, Mak Susi siap memenuhi panggilan polda hari ini," ujar Sahid saat dihubungi wartawan, Senin pagi.

Saksi kubu Prabowo Subianto dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 itu ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks dalam aksi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya pada Jumat (16/8) lalu. Mak Susi menjadi koordinator lapangan (korlap).

Sahid menambahkan, keterlibatan Mak Susi dalam aksi yang diikuti beberapa ormas itu berawal dari pesan yang ia terima. Menurutnya, pada pemeriksaan pertama handphone caleg gagal dari Partai Gerindra itu sudah disita sebagai barang bukti.

"Dalam HP itu ada foto dengan caption dengan tulisan urgent... urgent, segera berkumpul. Mbak Susi dikirimi foto ada penambahan pasukan (orang) memasuki asrama. Kenapa yang ngirim foto enggak ditanya," kata Sahid menyoal kejanggalan kasus kliennya.

Susi, Saksi Prabowo di MK Jadi Tersangka Pengepungan Asrama Papua

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan, penetapan Susi sebagai tersangka berdasar 11 bukti percakapan di WhatsApp. Pesan dikirim pada 14, 15, 16, dan 17 Agustus 2019.

Menurut Luki, tersangka mengatakan hal-hal yang tidak benar dalam percakapan tersebut. Misalnya, bendera RI sobek. "Tersangka memancing emosi massa datang ke lokasi tersebut," ujar Luki saat gelar kasus pekan lalu.

Polisi sudah memeriksa 29 saksi, tujuh diantaranya merupakan ahli. Petugas menyita 5 handphone dan pakaian yang dikenakan Susi saat melakukan aksi.

Polisi menjerat Mak Susi dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top