Cegah Hoaks, Kominfo Perlambat Internet di Papua

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Kemenkominfo membantu kepolisian memblokir sejumlah akun media sosial yang memicu kerusuhan di Papua. Banyak diantara akun tersebut anonim.

"Kontennya yang blokir pemerintah, termasuk kita perlambatkan internet di Papua sampai kondisinya kondusif," kata Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8).

Henri menjelaskan, apa yang dilakukan Kominfo ini mengacu Undang-undang ITE Pasal 40 ayat 2 a, bahwa pemerintah wajib mencegah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum.

"Jika ada yang bikin rusuh itu bisa dicegah. Itu koordinasi dengan keamanan dan Menko Polhukam. Kita hanya terkait internetnya," ujar dosen Unitomo, Surabaya, itu.

Polisi sebelumnya menyebut sebagian akun ada yang anonim maupun palsu. Saat ini tim kepolisian dan Kominfo masih melakukan proses identifikasi pemilik akun, penyebar, dan motif pelaku.

"Anonim itu kan menurut orang awam, kalau kita bisa cari, bisa tahu lokasi IP address, dari mana emailnya dipakai," Henri menjelaskan. Kemenkominfo telah menerjunkan tim khusus bekersama dengan tim siber Polri.

Polri telah menemukan akun-akun dari berbagai platform, seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram yang memviralkan konten provokasi kerusuhan di Papua. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top