Minimalisir Migas Ilegal, KPK Fasilitasi MoU Gubernur se-Sulawesi dengan BPH Migas

publicanews - berita politik & hukumPenandatangan MoU Gubernur se-Sulawesi dengan pihak BPH Migas dan Pertamina (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Gubernur se-Sulawesi dengan BPH Migas dan PT Pertamina (Persero). Hal tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan keenam Gubernur di Wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, Utara, dan Gorontalo beserta jajaran pejabat terkait lainnya dari pemerintah provinsi masing-masing. Penandatanganan dilakukan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel wesi pada Selasa (13/8) pukul 09.00 Wita.

Marwata dalam sambutannya mengatakan, MoU ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi PAD dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina.

"Jika dikelola dengan tertib, sumber pendapatan pajak dari PBBKB akan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah,” ujar Alex di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (13/8).

MoU, ia menambahkan, akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama, khususnya menyangkut distribusi dan penyaluran migas. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) bulanan KPK di Sulsel selama, dari 12-16 Agustus 2019.

Hingga akhir semester 1 2019 ini, KPK juga mencatat sejumlah perkembangan yang dicapai Pemprov Sulsel. Di antaranya, PAD menjadi Rp 1,6 triliun atau meningkat sekitar Rp175 miliar dibandingkan periode 2018.

Selain itu, tertagihnya tunggakan PKB selama 2019 sebesar Rp 3,8 miliar. Tertagihnya tunggakan PKB kendaraan dinas sebesar Rp3,4 miliar dan tunggakan pajak air permukaan sebanyak Rp 549 juta. 

Optimalisasi PAD merupakan salah satu dari delapan fokus program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) terintegrasi oleh KPK. Tujuh fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen aset, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dan dana desa. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top