Anies vs Ahok

Panas, Ahok Serang Anies Soal Reklamasi

publicanews - berita politik & hukumBasuki Tjahaja Purnama. (Foto: Instagram @basukibtp)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara soal izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, saat itu ia tidak bisa menerbitkan IMB reklamasi karena masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang disusun DPRD DKI Jakarta.

Itu sebabnya, mantan terpidana kasus penodaan agama itu merasa aneh Anies bisa menerbitkan IMB hanya berdasar Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016.

"Kalau pergub aku (Pergub No. 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," ujar Ahok, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/6).

Menurut pria yang menikah dengan mantan polwan Dewi itu, ia menunggu perda reklamasi karena Pemprov DKI dapat memperoleh dana kontribusi sebesar 15 persen atas penjualan lahan reklamasi. Ahok merasa heran bila Anies mengesampingkan potensi pendapatan daearah yang bisa mencapai di atas Rp 100 triliun dari kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang ketika menjual lahan hasil reklamasi.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" Ahok menambahkan.

Seperti diketahui, penerbitan IMB ini telah membuat DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi. Fraksi Partai Nasdem dan Hanura menginisiasi hak untuk meminta penjelasan Anies tersebut.

Partai Gerindra, pengusung Anies, pun menegur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta Pemprov DKI tak melegalkan pembangunan di pulau reklamasi sebelum ada perda.

Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah dibagnun di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Anies menyebut keluarnya IMB berdasar Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan Ahok.

"Suka atau tidak suka atas isi Pergub No 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," kata Anies.

Sebelumnya, pada awal Juni 2018, bangunan-bangunan itu disegel Anies dengan alasan tak memiliki IMB. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top