Ormas Betawi Tolak Aksi Rusuh dalam Gugatan Pilpres di MK

publicanews - berita politik & hukumKetua Umum Bamus Betawi Zainuddin alias Haji Oding (tengah) beserta anggota Majelis Adat Masyakat Betawi usai gelar pertemuan dadakan di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan, Selasa (11/6) malam. (Foto: FWP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Betawi berkumpul menolak jika terjadi aksi yang berpotensi rusuh dalam proses sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu," kata Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin alias Haji Oding di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan, Selasa (11/6) malam.

Dalam pertemuan dadakan tersebut, juga hadir KH Ahmad Jaelani LC, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim, Sekjen Forkabi Muhammad Ihsan, Ketua Asosiasi Silat Tradisi Betawi (Astrabi) Anwar, dan beberapa anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bamus Betawi se-DKI Jakarta.

Menurut Oding, ia tidak ingin aksi-aksi rusuh 21 Mei 2019 lalu terulang. Hal tersebut akan merugikan masyarakat Betawi yang tinggal di ibukota sebagai kampung halamannya.

"Karena yang sangat dirugikan adalah orang Betawi. Kalau orang-orang bisa pulang kampung, sementara kita mau pulang ke mana? Di sini rumahnya," ujarnya.

Politisi Golkar ini mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong terutama di sosial media. "Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," Oding menuturkan.

Sementara Lutfi Hakim meminta pihak tergugat dan termohon bisa menerima dengan legowo atas putusan MK soal dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019.

"Intinya kita Betawi menolak jika adanya kerusuhan, dan upaya-upaya dari orang-orang yang mencoba membuat kerusuhan dan kerusakan di Jakarta dengan dalih apapun," katanya.

Lutfi berharap aparat penegak hukum bertindak tegas jika sampai terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.

Diketahui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke MK terhadap pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top