KPK Matangkan Penghentian Privatisiasi Air Minum Jakarta

publicanews - berita politik & hukumInstalasipProduksi air minum PT PAM Lyonnasise Jaya (Palyja) di Pejompongan, Jakarta Pusat. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengadakan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti opsi penghentian privatisasi air minum. Jumat (10/5) pekan lalu, telah mendengar penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Pemprov DKI.

"KPK dan Pemprov DKI akan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk mengetahui kebijakan yang diambil terkait penghentian privatisasi pengelolaan air bersih di Jakarta," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/5).

Rencananya pertemuan tersebut dilakukan setelah Mei 2019. Saat ini, ujar Febri, tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Litbang KPK sedang mencermati informasi dan dokumen yang didapatkan sebelumnya.

Pertemuan lanjutan ini dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat menyusul berakhirnya kontrak pengelolaan air bersih antara PT PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta, dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) pada 2023.

KPK telah mendengarkan paparan Tim Tata Kelola Air bentukan Gubernur Anies Baswedan mengenai opsi kebijakan atas penghentian privatisasi air di DKI Jakarta. Dari paparan tersebut, Febri menambahkan, Pemprov DKI Jakarta merugi Rp 1,2 triliun. "Sedangkan laba yang dibukukan oleh pihak swasta Rp 4,3 triliun," Febri mengungkapkan.

Menurutnya, laba pihak swasta ini berbanding terbalik dengan kinerja, target coverage area penyediaan air bersih, dan produksi air untuk DKI Jakarta.

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan PT PAM Jaya karena ada beberapa klausul yang memberatkan Pemprov dari kontrak yang dibuat gubernur sebelumnya itu. Febri menyebut soal IRR (Internal Rate of Return) 22 persen dan kewajiban pemerintah membayar defisit (shortfall).

Tim tata kelola telah merekomendasikan kepada gubernur beberapa skenario opsi kebijakan penghentian privatisasi. "Saat ini diketahui bahwa Guber DKI sudah mengambil kebijakan menandatangain Head of Agreement (HoA) dengan PT Aetra Air Jakarta pada tanggal 12 April 2019," kata Febri.

KPK juga menyampaikan agar setiap klausul perjanjian yang dibuat dengan pihak swasta tidak melanggar peraturan. "Harus memberi keuntungan maksimun dari aspek keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat DKI," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. shes one the @siswandi15 Mei 2019 | 20:33:18

    Tindakan KPK sesuai dg UUD 45 Pasal 33 ...

Back to Top