Kemendagri Kaji Petisi Izin Ormas FPI

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang akan berakhir 20 Juni mendatang. Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, hingga saat ini belum ada pengajuan izin perpanjangan dari FPI.

"Tentu apa yang disarankan oleh masyarakat pasti akan kita terima," kata Akmal di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Ada dua petisi dalam isu FPI ini. Minggu (5/5), muncul ajakan untuk meneken petisi 'Stop Ijin FPI' yang digulirkan Ira Basyir. Hingga saat ini sudah 268 ribu yang menyambut ajakan itu.

Alasan penghentian izin karena ormas yang didirikan Rizieq Syihab pada 1998 tersebut dianggap radikal dan pendukung kekerasan, termasuk mendukung ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sehari kemudian, muncul petisi di laman yang sama Change.org. Imam Kamaludin menulis petisinya, 'Dukung FPI Terus Eksis'. Disebutkan FPI berkontribusi positif seperti membantu korban bencana alam sehingga perlu didukung eksisensinya.

Imam menyebut ada kelompok tak bertanggung jawab menghendaki penghentian FPI. Hingga Kamis siang ini, penandatangan petisi ini sudah mencapai 78 ribu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top