Terbitkan Izin Tambang Bermasalah, Gubernur Kepri Digoyang Interpelasi

publicanews - berita politik & hukumGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun digoyang interpelasi oleh anggota DPRD. Hak bertanya itu digulirkan menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang bauksit di Kabupaten Bintan.

Adalah Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan Ing skandar dan Joko Nugroho dari Fraksi Demokrat yang memulai wacana tersebut. Mereka beralasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bintan itu menyalahi aturan.

Mendagri telah mencopot Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pinti Azman Taufik.

"Saya akan inisiasi agar DPRD Kepri menggunakan hak interpelasi sehingga permasalahan pertambangan yang saat ini ditangani KPK dan KLHK semakin terbuka," kata Iskandar di Tanjungpinang, Jumat (22/3).

Menurutnya, ada setidaknya 19 Izin Usaha Penambangan (IUP) yang diteken Gubernur Nurdin Basirun pada 2017 bermasalah. Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah terjun ke lapangan dan menyatakan ada kerusakan hutan dan lingkungan di sana.

KPK juga mengendus adanya permainan dalam tambang ilegal tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah menyatakan ada beking 'bersenjata' yang memungkinkan tambang tetap beroperasi.

"Itu (beking) pernah dilaporkan sebenarnya," ujar Laode, beberapa waktu lalu.

Melihat kerusakan yang terkadi di Bintan akibat penambangan, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Endri Sanopaka, mengingatkan semua anggota DPRD sudah seharusnya mendukung wacana interpelasi tersebut.

"Semua anggota DPRD Kepri semestinya bersepakat untuk mendukung Hak Interpelasi tersebut karena gubernur terindikasi telah melanggar sumpah jabatan," katanya, pagi tadi.

Ia mengingatkan visi Gubernur Nurdin untuk berkomitmen membangun Kepri yang ramah lingkungan. Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Tambang bauksit yang dipersoalkan itu berada di Pulau Dendang, Tembeling, Bekung, Gisi, Pulau Bunut, Pulau Koyang, Pulau Buton, Pulau Malin, Pulau Kelong, Mantang Lama, dan Pulau Tembora. KLHK telah menyegel sejumlah tambang di sana.

Usulan interpelasi mencuat setelah anggota DPRD tidak puas atas jawaban pihak Plt Kadis ESDM Pemprov Kepri dua hari lalu. Anggota Fraksi Hanura Rudy Chua mengamini wacana hak bertanya tersebut.

“Bagi saya, tidak ada persoalan hak interpelasi dipergunakan, meski KPK mengusut kasus itu. DPRD Kepri juga perlu mengetahui permasalahan itu,” ucapnya," ujar Rudy.

Belum ada jawaban dari Gubernur Nurdin soal rencana hak interpelasi tersebut. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top