Bawaslu Periksa Anies, #SaveAnies Jadi Trending Topic

publicanews - berita politik & hukumMenteri Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari di Bali dan Gubernur DKI Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan salam dua jari. (Foto: Kolase)
PUBLICANEWS, Jakarta - Aksi tagar #SaveAniesBaswedan menjadi trending topic di jagad twitter Indonesia, Rabu (9/1). Tagar itu mengalahkan semua isu yang terjadi kemarin.

Hastag itu muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1). Anies diperiksa terkait pidato dan pose dua jari pada acara Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Warganet kemudian menilai Bawaslu tidak netral dan hendak mengkriminalisasi mantan Mendikbud itu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firma Syah awal pekan ini mengatakan tengah melakukan pendalaman dengan meminta keterangan Anies. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali kemungkinan pelanggaran Pasal 547 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita bahas, adalah khusus yang ada di pasal 547. Terkait dengan menguntungkan atau merugikan," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Pose Satu Jari, Luhut dan Sri Mulyani Bisa Dipidana 3 Tahun

Bila terbukti ada pelanggaran, Anies terancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Namun, Ivan mengingatkan Bawaslu belum membuat kesimpulan apapun. "Kami akan melakukan pembahasan kedua di sentra Gakkumdu. Lalu, dipembahasan itu kita putuskan ada tindak pidana atau tidak," Ivan menambahkan.

Saat diperiksa Bawaslu, Anies mengaku dicecar 27 pertanyaan. "Terkait jari, setiap orang bisa memiliki interpretasi simbol," kata Anies.

Anies dilaporkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), relawan pendukung Jokowi pada 18 Desember 2018. Sebagai pejabat publik, Anies dianggap tidak netral.

Kasus serupa pernah dilakukan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani. Menggunakan fasilitas negara keduanya mengcungkan satu jari pada pertemuan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, 14 Oktober 2018. Kasus Luhut-Sri ini tak terdnegar lagi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top