Yogyakarta

UGM Tak Akan Wisuda Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual

publicanews - berita politik & hukumKabag Humas dan Protokol UGM Dr Iva Ariani. (Foto: Youtube/Fak. Kedokteran UGM)
PUBLICANEWS, Yogyakarta - Mahasiswa pelaku pelecehan seksual rekan KKN-nya, HS, tidak bisa mengikuti wisuda UGM pada 22 November nanti. Ia masih harus tinggal di kampus minimal 6 bulan lagi atau sampai kasusnya selesai.

Kabag Humas dan Protokol UGM Iva Aryani mengatakan, pelaku memang telah menyelesaikan administrasi akademiknya. Namun bukan berarti mahasiswa Fakultas Teknik tersebut bisa ikut wisuda.

"Saya tegaskan lagi, dia tidak boleh mengikuti wisuda. Tidak boleh lulus minimal enam bulan ke depan atau sampai persoalan itu selesai," kata Iva di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (8/11).

HS memang telah mendaftar untuk mengikuti wisuda, namun ia tidak lolos verifikasi karena kasus tindakan pelecehan seksualnya terhadap Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Fisipol, belum selesai.

Iva menjamin HS hanya bisa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan perkara kekerasan seksual yang ia lakukan. "Saya pastikan bahwa dia tidak (diwisuda) karena kasusnya masih berjalan," ia menegaskan.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi saat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM di Pulau Seram, Maluku, pada pertengahan 2017 ini mencuat setelah media kampus Balairung menulis pengakuan Agni. Ia menceritakan telah mengalami pencabulan oleh teman sesama peserta KKN berinisial HS.

Kasus Percabulan Mahasiswi KKN UGM Akan Diproses Hukum

Kasus ini ditangani tim independen UGM, hasilnya hanya diketahui kalangan internal Kampus Biru itu. Setelah Balairung menulis cerita Agni, kasus ini menjadi perhatian publik.

Dalam rekomendasinya, tim investigasi meminta HS mengikuti program pendampingan psikologis. Agni juga meminta kasus ini diselesaikan secara hukum.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise termasuk yang menaruh perhatian terhadap kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum menanganinya secara serius dan pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Kami melindungi hak-hak perempuan. Kasus ini harus ditangani secara serius," ujar Yohana dalam sebuah acara di Klaten, Jawa Tengah, Kamis (8/11).

Tim dari Kementerian PPA, ujar Yohana, mendampingi korban Agni dengan menurunkan tim trauma healing. (oca)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top