Polisi Bantah Intervensi Pemuda Muhammadiyah

publicanews - berita politik & hukumKetua Umum Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Pemuda Muhammdiyah. (Foto: Facebook/Pemuda Muhammadiyah)
PUBLICANEWS, Yogyakarta - Polda DIY membantah melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 25-28 November 2018 mendatang.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto mengatakan, polisi hanya mendata sesuai prosedur karena acara bersifat nasional. Izin penylengaraan acara berada di tangan Mabes Polri. Polda DIY hanya memberikan saran dan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan.

"Tidak ada. Ketika rekomendasi itu dibuat kan pasti ada jumlah pesertanya, estimasi pesertanya, kan itu bukan intervensi. Ya kalau misalnya bertanya (nama) calon-calon, nama peserta, itu kan supaya kita tahu juga gambaran petanya itu seperti apa," ujar Yulianto saat dikonfirmasi oleh wartawan, Selasa (16/10).

Yulianto akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dit Intelkam Polda DIY mengenai tudingan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY yang menyebut polisi menghubungi mereka untuk intervensi.

"(Untuk memetakan) kerawanan, kira-kira ada ekses enggak, kira-kira bisa memunculkan pertentangan enggak di antara mereka itu. Kalau mereka bertentangan, apakah bisa mengganggu kamtibmas atau tidak," Yulianto menjelaskan.

Ia berdalih polisi hanya ingin tahu background para calon ketua umum.

Sebelumnya, Ketua PWPM DIY Iwan Setiawan mengatakan ia mendapat laporan dari pimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah dan wilayah yang dikontak aparat keamanan. Mereka mengajak silaturahmi dan berbicara soal dinamika muktamar, soal calon-calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang akan mengantikan Dahnil.

"Dan itu masif dilakukan di semua wilayah di Indonesia," kata Iwan di Yogyakarta, Selasa (16/10).

Atas kejadian tersebut, kemarin malam seusai memberi keterangan dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan agar polisi tidak masuk pusaran politik.

Ia akan mengirim surat kepada Kapolri karena mendengar tindakan aparat daerah itu kabarnya adalah tindakan pak Kapolri.

"Kami secara institusional akan mengirimkan surat kepada Kapolri terkait hal tersebut," Dahnil menandaskan.  (m-03).

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top