Politikus Golkar Ditangkap karena Minta Komisi Proyek Gempa Lombok

publicanews - berita politik & hukumKetua Komisi V DPRD Mataram Muhir. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Mataram - Ketua Komisi V DPRD Mataram Muhir ditangkap dalam operasi senyap yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Nusa Tenggara Barat. Politikus Partai Golkar itu diketahui meminta jatah fee proyek rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa Lombok.

Oknum anggota dewan ini meminta sejumlah uang kepada Dinas Pendidikan. Ia merasa telah berperan meloloskan proyek rehabilitasi bangunan sekolah dengan anggaran mencapai Rp 42 miliar.

"Ada dana rehab gedung sekolah Dinas Pendidikan SMP sebanyak 32 kegiatan yang dialokasikan Rp 42 miliar seluruhnya," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram Ketut Sumedana, Jumat (14/9).

Ketut menambahkan, diduga permintaan fee ini bukan yang pertama kali. "Sudah beberapa kali minta sebenarnya," ujarnya.

Muhir ditangkap Jumat pagi setelah menerima uang tunai Rp 30 juta dari Kadis Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi seorang kontraktor berinisial CT.

Menurut Ketut, setelah penetapan APBD-P, Muhir diduga minta jatah. "Ada dalam kasus ini muncul dugaan motif pemerasan yang dilakukan oleh anggota dewan," ujarnya.

Dalam kasus ini Muhir sudah ditetapkan sebagai tersangka sementara Sudenom dan CT masih sebagai saksi.

Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Tipikor. Namun, karena gempa Lombok bukan sebagai bencana nasional maka Muhir tidak terancam hukuman mati. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah15 September 2018 | 11:50:36

    Pantesnya dijeblosin seumur hidup. Orang kesusahan masih dikorup. Dasar anggota dewan tak terhormat!

Back to Top