KASN: Rilis Pelanggaran Gubernur Hal Biasa

publicanews - berita politik & hukumGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mempertanyakan keherahanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait press release pelanggaran pemberhentian walikota.

"Kami lakukan yang sama pada Ahok (mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) dan para PPK yang melakukan pelanggaran," kata Ketua KASN Sofian Effendi, Sabtu (28/7) malam.

Menurut Sofian, tugas KASN adalah mengawasi agar pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai dan pejabat ASN bisa dilakukan secara obyektif.

"Kami hanya menjalankan tugas yang dimandatkan UU 5/2014, yaitu menjamin mutu penerapan sistem merit dalam manajemen pegawai ASN di semua instansi pemerintah, bukan hanya di DKI," ujarnya.

Mengenai penilaian atas pelanggaran Gubernur Anies, prosedur yang dilakukan sama dengan mekanisme sebelumnya. KASN berkirim surat diususl dengan rilis secara lisan dan tertulis. "Keberadaan rilis itu adalah hal biasa," katanya.

Sofian mengatakan, sudah ada dua surat yang dikirim ke Anies selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). "Kami sudah 2 kali kirim surat rekomendasi kepada Gubernur DKI selaku PPK," ia menambahkan.

Sebelumnya KASN menilai ada pelanggaran dalam pemberhentian jabatan melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018.

Keputusan KASN yang juga dikirim ke media itu dipertanyakan Anies. "Ini kesannya seperti ada sesuatu sehingga harus ada pers rilis, dari ketuanya lagi langsung," kata Anies kemarin siang.

Anies mengaku telah menerima surat dari KASN beberapa hari yang lalu. Surat tersebut akan segera dijawab oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top