Meloloskan PBB, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

publicanews - berita politik & hukumM Khadafi Bedjerey yang melaporkan Bawaslu ke DKPP atas dugaan ada intervensi atas lolosnya PBB, Senin (21/5) siang. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilaporkan oleh M Khadafi Medjerey ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khadafi menduga sehari sebelum Bawaslu meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB), petinggi PBB meminta bantuan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj untuk menghubungi Ketua Bawaslu Abhan Misbah.

"Di mana Ketua PBB meminta Ketum PBNU menelepon Ketua Bawaslu untuk menangkan gugatan PBB yudikasi di Bawaslu," kata Khadafi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Atas dugaan tersebut, ujar Khadafi, Bawaslu belum pernah melakukan klarifikasi. "Sebagai penyelenggara pemilu, tentu berita ini sangat liar. Bahwa berita itu bisa menjadi preseden buruk bagi Bawaslu," ujarnya.

Khadafi yang mengaku warga biasa itu mengatakan bahwa laporannya berdasarkan bukti. Misalnya, tulisan tiga portal berita yang memberitakan dugaan intervensi tersebut.

"Kami desak DKPP melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik ini," ia menegaskan.

Beberapa waktu lalu, ketika Publicanews menemui langsung Abhan, ia menantang bukti adanya intervensi tersebut. Ia siap ponselnya untuk diperiksa.

"Enggak ada itu intervensi-intervenai yang katanya saya terima telepon dari Pak Aqil, periksa saja hape saya," kata Abhan.

Terkait sengketa verifikasi faktual yang dilakukan KPU, Abhan menjelaskan, Bawaslu mengabulkan gugatan PBB karena terdapat kekeliruan dalam verifikasi pemenuhan syarat.

Saat itu, KPU mempersoalkan ada 6 kader PBB yang tidak diverifikasi aktual KPU. Tapi hasil sidang terbuka di Bawaslu keenam kader sudah terlebih dulu diverifikasi aktual. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top