Digugat Rp 13 Miliar, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Mangkir

publicanews - berita politik & hukumHardiansyah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung di PN Bandung, Senin (12/2). (Foto: istimewa/dok pribadi)
PUBLICANEWS, Bandung - Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Indramayu tidak hadir dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Khusus Bandung, Jalan Surapati Nomor 47 Bandung, Senin (12/2).

"Ditunggu hingga pukul 11.30 WIB, tergugat tidak datang tanpa penjelasan," kata kuasa hukum pengugat Hardiansyah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung saat dihubungi Publicanews, Senin siang.

Hardiansyah menuturkan, ia bersama tim pengacara LBH Bandung mendapat kuasa dari 116 guru Ponpes Al-Zaytun Indramayu yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan sewenang-wenang.

"Ke-116 guru sudah mengabdi selama 17 tahun dan di-PHK tanpa pesangon serupiah pun," Hardiansyah menjelaskan.

Menurutnya, upaya dialog selalu ditolak Ponpes yang dipimpin AS Panji Gumilang itu. LBH bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sudah pernah melaporkan kasus ini ke Inspektorat Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama wilayah Indramayu.

Mereka juga pernah mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja, baik pusat maupun daerah. "Namun semua menemui jalan buntu," kata Mustaqim, salah satu guru penggugat.

Karena itu, melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) diharapkan menjadi satu-satunya jalan terakhir para guru tersebut mendapat haknya.

Salah satu penggugat, Sarju, menambahkan, mereka antara lain menuntut pembayaran gaji selama masa menungu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "(Pembayaran) gaji bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018, dengan nominal untuk 116 guru pada point 1 dan 2 sekitar Rp 13 miliar," katanya.

Pengugat juga meminta pengadilan menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan gedung di Blok Sandrem, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Karena tergugat tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan pada 26 Februari mendatang. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top