Konsumen vs Pengembang

Konsumen Pulau Reklamasi Tersangka Penghinaan Pengembang

publicanews - berita politik & hukumKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat memberikan keterangan pada wartawan (foto: publicanews/putra)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa Lucia Liemesak, konsumen pulau reklamasi PT Kapuk Naga Indah (KNI). Ia diperiksa sebagai tersangka dugaan penghinaan dan pengancaman lewat video yang direkam pada 9 Desember 2017.

"Hari ini yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penghinaan dan pengancaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Penyidik sudah mengantungi beberapa barang bukti berupa rekaman video diskusi dan keterangan dari para saksi. Video tersebut disebarkan oleh William melalui YouTube.

Dalam video tersebut, Lucia bersama beberapa konsumen Golf Island di Pulau C dan D terlihat tengah berdebat dengan seorang pegawai KNI. Dalam perdebatan tersebut, ada beberapa ucapan yang tidak pantas dilontarkan oleh Lucia terhadap pegawai tersebut.

"Jadi di sana dia sempat marah-marah dan ada beberapa ucapan yang membuat pegawai tersebut tidak terima," Argo menjelaskan.

Konsumen Dipolisikan Pengembang Pulau Reklamasi

Lenny Marlim dari pihak developer melaporkan kejadian ke Polda Metro Jaya pada 11 Desember 2017. Laporan tercatat dengan nomor LP/6076/XII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus. Adapun KNI adalah anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

Polisi pada 25 Desember 2017 menetapkan Lucia sebagai tersangka. Tuduhannya adalah pelanggaran Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah dengan acaman pidana empat tahun.

Sementara untuk pengunggah video tersbeut, yakni William Kimiadi, polisi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Diduga kuat pengembang mencabut laporannya karena sudah ada permohonan maaf dari William.

Pemerintah pernah melakukan moratorium pula hasil pengurukan pantai utara Jakarta itu. Polisi juga sedang menelusuri penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C dan D. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil akan dimintai keterangan. (m-03)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top