YLBHI Sebut Bandara Kulonprogo Menabrak Banyak Aturan

publicanews - berita politik & hukumWarga berdoa di depan alat berat ketika mereka menolak penggusuran lahan untuk bandara di Temon Kulonprogo Yogyakarta, Senin (27/11) (Foto: ANTARA)
PUBLICANEWS, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan pernyataan sikap soal pengosongan lahan dan rumah terdampak proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary H, mengatakan YLBHI bersama 15 LBH lainnya berpendapat terjadi darurat pelanggaran hukum, konstitusi dan HAM dalam proses pengosongan lahan dan rumah warga itu. "Stop penggusuran paksa warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta," kata Siti dalam rilisnya, Selasa (5/12).

Menurut Siti, kebijakan PT Angkasa Pura 1 mengosongkan lahan petani dalam sepekan terakhir ini telah melanggar sejumlah hal. Pertama soal studi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diterbitkan pada 17 Oktober 2017 yang dinilai cacat secara hukum.

"Ada tahapan yang dilompati, bahkan yang terjadi malah melompat jauh ke tahapan groundbreaking," ujar Siti.

Kedua, pmebangunan bandara baru tersebut menabrak sejumlah peraturan. Ia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, hingga Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY 2009-2029. Tidak satupun beleid tersebut mencantumkan klausul pembangunan bandara baru di Kulonprogo.

"Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adisutjipto yang terpadu/satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali," Siti menambahkan.

Ketiga, Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi. Bahkan Perda Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW secara detail menyatakan bahwa Kecamatan Temon merupakan kawasan rawan tsunami.

Berdasarkan hal itu, YLBHI mendesak Presiden Joko Widodo, Pemprov DIY, Pemkab Kulonprogo, dan PT Angkasa Pura untuk menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga. "Dan mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula," ia menegaskan. (m-03)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top