Jamaah First Travel Akan Demo di Kementerian Agama

publicanews - berita politik & hukumSejumlah jamaah First Travel yang menginginkan uangnya kembali (foto: detik.com)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ratusan jemaah yang dirugikan First Travel akan mengirimkan surat dan melakukan aksi demo di Kementerian Agama.

Hal iti disampaikan Rizky Fauzi. Ia mewakili ratusan jemaah yang telah ditelantarkan biro perjalanan umrah dan haji itu. Rizky mengatakan akan menyurati Kementerian Agama terkait nasib jamaah First Travel.

Rizky Fauzi yang didampingi pengacaranya, M. Irwan mempertanyakan nasib para jamaah yang telah merugi baik secara materiil dan imateriil.

"Bahwa kami menerima (laporan) seribu jamaah dan kami akan lakukan advokasi non litigasi (di luar pidana dan PKPU) melalui penyuratan terkait kasus First Travel ini kepada Menteri Agama," ujar M Irwan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/8).

Bahkan Rizky dan sejumlah jamaah lainnya akan menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Agama jika surat tersebut tidak ada respon.

"Kami akan melakukan aksi pada tanggal 22 Agustus 2017 bersama dengan seribu jamaah lainnya," Rizky memberi ultimatum. .

Surat tersebut berkaitan pada tertangkapnya Direktur Utama First Travel Andika Surachman beserta istrinya Anniesa Desvitasari oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, 8 Agustus lalu.

"Keduanya ditangkap seusai jumpa pers di Kemenag. Lalu, bagaimana nasib jamaah? Kemana jamaah harus mengadukan dan meminta pertanggung jawaban terhadap kondisi ini?" ujar Irwan.

Sebelumnya pada 1 Agustus 2017 Kementerian Agama telah mencabut izin PT First Anugerah Karya Wisata karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kemudian Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.(imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top