PASTI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Walikota Jayapura

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/9). Mereka mempertanyakan nasib laporan dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano.

Sampai saat ini PASTI mengaku belum ada tindakan jelas dari KPK. Menurut Sekretaris PASTI Jhon Mandibo, pihaknya telah melaporkan kasus ini sejak 2010 lalu. Selain ke KPK, laporan juga diserahkan ke sejumlah penegak hukum lainnya.

"Kami mendesak KPK dan seluruh aparat hukum yang telah menerima sejumlah laporan terkait calon Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano," ujar Jhon Mandibo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9).

Saat menyerahkan laporan yang pertama, KPK laporan sudah ditangani tim penyidik. Namun penyidik mengatakan masih membutuhkan lagi sejumlah data sebagai pelengkap. PASTI kemudian memberikan sejumlah data yang dibutuhkan oleh KPK.

Adapun kasus yang dilaporkan adalah dugaan korupsi penyimpangan administratif, pemalsuan dokumen, dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori dua (THK) fiktif.
"Dalam pengangkatan Tenaga Honorer Kategori dua juga diduga ada pemalsuan data pegawai. Kami menduga pengangkatan honorer ini fiktif," bebernya.

Selain kasus diatas, PASTI juga membeberkan dugaan korupsi lainnya, seperti penyimpangan dana PBB BPHTB dan PPJU pada 2006 sebesar Rp 4 miliar lebih. Dana itu disetor ke rekening giro Dispenda Kota Jayapura untuk menampung dana PBB, BPHTB, dan PPJU Kota Jayapura.

Tak hanya itu, penyimpanan alokasi anggaran 2014 sebesar Rp 600 juta untuk membiayai program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, diduga turut dikorupsi.

Menurut Jhon, akibatnya banyak keluarga asli Port Numbay tidak mendapatkan layanan kesehatan secara baik. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top